Kedaulatan Desa: Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia, Refleksi HUT RI ke 81

 

Kedaulatan desa bukanlah sebuah hadiah yang diberikan, melainkan hak asasi sebuah bangsa yang merdeka. Membangun desa berarti membangun Indonesia dari fondasinya, memastikan tidak ada lagi warga yang merasa menjadi penonton di negerinya sendiri. 

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya mengajak untuk tidak sekadar merayakan kemerdekaan sebagai kenangan masa lalu, tetapi juga merenungkan esensi kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud kemerdekaan yang paling fundamental adalah kemandirian dan kedaulatan di tingkat paling bawah, yaitu di desa. Sebab, negara ini berdiri di atas fondasi desa-desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Hakikat Kedaulatan Desa : Lebih dari Sekadar Otonomi

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik yang menggembirakan. Keutamaan dari UU ini bukanlah semata pada besaran Dana Desa yang dialokasikan, melainkan pada pengakuan terhadap kedaulatan desa itu sendiri .

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, anugerah terbesar UU Desa adalah kembalinya hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa . Ini adalah napas kemerdekaan yang sesungguhnya: warga desa bukan lagi penerima manfaat pasif, melainkan penentu nasibnya sendiri melalui forum tertinggi seperti Musyawarah Desa (Musdes) .

Seorang visioner dunia, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "Masa depan India terletak di desa-desanya." Pernyataan ini sangat relevan bagi bangsa kita. Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita harus memastikan desa-desa kita berdaulat, kuat, dan sejahtera. Desa yang berdaulat adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alamnya, melestarikan budayanya, dan membangun ekonominya secara mandiri tanpa harus selalu menggantungkan diri pada pusat.

Sedikit sentuhan - Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menggelontorkan dana pembangunan dan perhatian besar pada desa. Capaian pembangunan infrastruktur fisik seperti ribuan jembatan desa yang dibangun  dan program-program penguatan ekonomi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dan KDKMP adalah bukti nyata keseriusan dalam menyejahterakan desa.

Namun, sebagai bagian dari introspeksi di hari kemerdekaan, kita perlu menyampaikan catatan kecil. Kedaulatan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ada risiko kedaulatan masih terpusat di tangan elite desa, dan Musdes belum sepenuhnya menjadi ruang partisipasi publik yang inklusif . Selain itu, ancaman hilangnya pengetahuan lokal dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam masih membayangi banyak desa . Pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek tanpa membangun "literasi desa"—yaitu kesadaran dan pengetahuan warga—hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian .

Seperti yang diingatkan oleh Arundhati Roy, seorang penulis dan aktivis India, "Ada sesuatu yang lebih penting daripada logika, lebih penting dari pada air, lebih penting dari pada api, yaitu: perlawanan terhadap apa yang dianggap remeh dan ketidakadilan." Dalam konteks desa, perlawanan itu bukanlah agitasi, melainkan keteguhan untuk mempertahankan hak kelola, kearifan lokal, dan keadilan ekonomi di tengah arus modernisasi. Ini adalah bentuk kedaulatan yang sesungguhnya.

Langkah Teknokratis Menuju "Desa Terdepan untuk Indonesia"

Untuk mewujudkan kedaulatan desa yang hakiki dan sejalan dengan semangat "Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia" , diperlukan langkah-langkah cerdas dan terukur secara teknokratis. Berikut adalah gambaran langkah tersebut:

1. Penguatan Literasi dan Kapasitas Sosial (Modal Manusia)

• Pendampingan Berkelanjutan: Tingkatkan kualitas dan kuantitas pendamping desa yang tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, mediator, pengorganisir, penghubung lintas sektor, agregator dan juga terus memberikan pembelajaran bagi desa .
• Sekolah Desa: Kembangkan kurikulum "sekolah desa" yang mengajarkan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan kepemimpinan berbasis kearifan lokal, agar warga desa memiliki kapasitas untuk mengelola kedaulatannya .

2. Transformasi Tata Kelola dan Digitalisasi (Smart Village)

• Sistem Informasi Desa (SID) yang Transparan: Digitalisasi data desa dan anggaran secara partisipatif. Warga harus dapat mengakses informasi pembangunan dengan mudah untuk mengawal jalannya pemerintahan desa .
• Smart Governance: Implementasikan program Smart Village yang bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif . Teknologi adalah alat, tujuannya adalah pelayanan publik yang lebih baik.

3. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian

• BUMDes sebagai Motor Ekonomi: Fokuskan pengembangan BUMDes pada pengelolaan potensi unggulan desa dan pembentukan ekosistem ekonomi lokal yang kuat, bukan sekadar mendirikan koperasi seragam .
• KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih): berfungsi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat yang menghimpun, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Diversifikasi Produk dan Pemasaran: Dorong terbentuknya "desa ekspor" dan "desa wisata" melalui kolaborasi antar kementerian, serta bangun jaringan pemasaran yang menghubungkan desa dengan pasar global .

4. Pelestarian Lingkungan dan Budaya

• Pembangunan Berkelanjutan: Pastikan setiap proyek fisik selalu mengantongi analisis dampak lingkungan dan melibatkan tokoh adat. Kedaulatan desa adalah hak untuk menjaga bumi tempat mereka berpijak .
• Revitalisasi Budaya: Jadikan kearifan lokal sebagai identitas dan aset ekonomi, bukan sekadar festival tahunan. Budaya adalah fondasi kedaulatan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan dan kearifan .

5. Perbaikan Infrastruktur Berbasis Kebutuhan Rakyat

• Konektivitas dan Layanan Dasar: Lanjutkan pembangunan jembatan, jalan desa, dan perbaikan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat untuk memutus rantai ketergantungan dan meningkatkan mobilitas ekonomi .

 

Kedaulatan desa bukanlah sebuah hadiah yang diberikan, melainkan hak asasi sebuah bangsa yang merdeka. Membangun desa berarti membangun Indonesia dari fondasinya, memastikan tidak ada lagi warga yang merasa menjadi penonton di negerinya sendiri. Dengan menggali kekuatan lokal, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan menjaga nilai-nilai budaya, kita akan melihat Indonesia yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri.

Selamat Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Mari kita bangun desa, bangun Indonesia dan wujudkan desa terdepan untuk Indonesia.

Merdeka……!